Pengertian Ilmu Negara

Secara terminologi bahasa, ilmu negara terdiri dari dua gabungan kata, yakni ilmu dan negara.

Ilmu berarti suatu sistem pengetahuan (supernatural, knowledge, esoteric wisdom, science), sedangkan pengertian negara dirumuskan juga dalam berbagai definisi, seperti dikemukakan oleh para ahli pikir, yaitu :

  1. Aristoteles, negara (polis) ialah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.
  2. Jean Bodin, negara ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh suatu kekuasaan yang berdaulat.
  3. Hans Kelsen, negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
  4. Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.

Dalam kepustakaan, istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda staatsleer yang diambil dari istilah bahasa Jerman staatslehre.

Dalam Bahasa Inggris dipakai istilah Theory of State (Teori Negara), The General Theory of State (Teori Umum tentang Negara) atau Political Science (Teori Politik).

Selanjutnya, dalam bahasa Perancis disebut Theorie d’etat (Teori Negara) (Atmadja, 2012: 1).

Istilah staat mempunyai sejarah sendiri.

Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat.

Anggapan umum yang diterima bahwa kata staat (state, etat) itu dialihkan dari kata bahasa Latin status atau statum (Isjawara, 1992: 90).

Ilmu Negara : Pengertian, Objek, dan Ruang Lingkup
Ilmu Negara

Secara etimologis kata status itu dalam bahasa Latin Klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap (Huda, 2010: 1).

Jika dalam praktiknya kata state itu dialihkan dari kata status maka dikenal doktrin yang pertama kali dari tulisan Niccolo Machiavelli.

Dalam bukunya yang termasyhur The Prince, Machiavelli memulai kalimat-kalimat pertamanya dengan, “Semua negara (stati) dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan yang sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan.” Machiavelli-lah yang memperkenalkan istilah lo stato dalam kepustakaan ilmu politik (Isjawara, 1992: 90).

Kata negara mempunyai dua arti.

Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis.

Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brazilia merupakan negara.

Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu (Suseno, 1990: 170).

Sementara itu, dalam ilmu politik, istilah negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Suseno, 1990: 38).

Istilah ilmu negara diambil dari istilah bahasa Belanda staatsleer yang diambil dari istilah bahasa Jerman, staatslehre.

Di dalam bahasa Inggris disebut Theory of State atau The General Theory of State atau Political Theory, sedangkan dalam bahasa Prancis dinamakan Theorie d’etat (Basah, 1994: 3).

Timbulnya istilah ilmu negara atau staatslehre sebagai istilah adalah sebagai akibat dari penyelidikan dari seorang Sarjana Jerman bernama Georg Jellinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehre (Jellinek, 1905).

Itulah sebabnya Georg Jellinek dianggap sebagai Bapak Ilmu Negara.

Sebutan bapak dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan adalah untuk menunjukkan bahwa orang itulah yang pertama-tama dapat melihat cabang ilmu pengetahuan itu sebagai satu kesatuan, keseluruhan, dan sistematik (Busroh, 2001: 4-5).

Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara (Huda, 2010: 2).

Di Indonesia, istilah ilmu negara pertama kali digunakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1946.

Walaupun pada mulanya terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan istilah ilmu negara, tetapi pada akhirnya disepakati penggunaannya.

Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian pokok dan sendisendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya.

Maksud perkataan pengertian yaitu menitikberatkan kepada suatu pengetahuan, sedangkan maksud dari sendi adalah menitikberatkan kepada suatu asas atau kebenaran (Huda, 2010: 8).

Menurut Roelof Kranenburg, ilmu negara adalah ilmu tentang negara, dimana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara (Roelof Kranenburg, 1953: 9).

Lebih lanjut, Hermann Heller dalam bukunya Staatslehre lebih menitikberatkan pengertian ilmu negara dari sesuatu negara yang lebih menyesuaikan dirinya dengan perkembangan dan mempunyai ciriciri khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain (Koesnardi dan. Saragih, 1995: 38).

Dalam pandangan Soehino, ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara, ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya (Koesnardi dan Saragih, 1995: 1) C.S.T Kansil lebih berfokus bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki/mempelajari sendi (asas-asas pokok) dan pengertian tentang negara (Kansil dan Kansil, 2007: 2).

Hal tersebut senada dengan Moh. Koesnardi yang menyebut sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas – asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara (Koesnardi, 1985: 7).

Objek Ilmu Negara

Obyek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara.

Ilmu yang mempelajari negara bukan hanya ilmu negara melainkan masih banyak ilmu pengetahuan lainnya yang juga membicarakan negara.

Oleh karena itu, dalam menentukan obyek ilmu negara ini pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara bertalian dengan obyeknya itu.

Bahwa yang memiliki hubungan erat dengan ilmu negara adalah hukum tata negara dan hukum pemerintahan (Soehino, 1998: 6).

Apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungan yang erat satu sama lain? Sebabnya ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai obyek yang sama, yaitu Negara.

Kalau demikian, lalu apakah bedanya? Perbedaan sesungguhnya hanya terletak pada sudut pandangan daripada masing-masing ilmu itu.

Adapun perbedaan tersebut secara singkat adalah: di suatu pihak yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan memandang obyeknya, yaitu negara, dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya obyeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu, jadi telah mempunyai ajektif yang tertentu, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang, dan seterusnya.

Kemudian, dari negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya (Soehino, 1998: 6).

Sementara itu, ilmu negara memandang obyeknya itu, yaitu negara dari sifat atau dari pengertiannya yang abstrak.

Artinya obyeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu, jadi tegasnya belum mempunyai afektif tertentu, bersifat abstrak-umum-universal.

Dari obyeknya yang bersifat demikian itu, yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah: kapankah sesuatu itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu, hakikatnya itu apa, dan seterusnya.

Dari obyeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertiannya abstrak, yang diselidiki lebih lanjut adalah: (1) Asal mula negara; (2) Hakikat negara; dan (3) Bentuk-bentuk negara dan pemerintah.

Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membicarakan tentang negara atau sendi-sendi pokok tentang negara (Atmadja, 2012: 3).

Baca Juga:  Teori Kuantitas Uang : Pengertian dan Teori David Ricardo

Kranenburg dalam bukunya Algemeene Staatslehre menyatakan bahwa negara adalah buah penyelidikan ilmu negara (Naning, 1983: 2).

Negara yang dimaksud adalah negara dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu.

Selain itu, negara yang dimaksud belum memiliki adjektif tertentu.

Dari batasan ini jelaslah bahwa obyek ilmu negara adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal.

Dari obyeknya yang bersifat demikian ini, ilmu negara mengkaji lebih lanjut mengenai asal mula negara, hakikat, dan bentuk negara pada umumnya, yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut (Soehino, 1998: 6-7):

1.Mengenai asal mula negara Asal mula yang dimaksud bukanlah asal mula terbentuknya suatu negara yang kongkrit seperti Negara Indonesia, Jepang ataupun yang lainnya akan tetapi asal mula atau terbentuknya sesuatu yang dinamakan negara, negara yang dalam pengertian umum-abstrakuniversal.

Jadi, tegasnya hal yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam alam pikiran, dalam angan-angan, artinya kita memikirkan adanya sesuatu, sesuatu itu, kemudian diangkat dalam alam pikir, dan disinilah kita membayangkan adanya hal yang dinamakan negara itu.

Mengenai hakikat negara Hal yang dimaksud hakikat negara bukanlah hakikat negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada hal yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau merupakan suatu alat, atau wadah, atau organisasi, atau perkumpulan. Jadi, pokoknya hal atau sesuatu yang dinamakan negara itu hakikatnya apa.

Dengan demikian, ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok daripada hal yang dinamakan negara itu.

Hal ini kira-kira dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara kita masih ingat bahwa negara itu ada bila memenuhi syarat sebagai berikut:

(a) Ada daerahnya yang tertentu;

(b) Ada rakyatnya;

(c) Ada pemerintahannya yang berdaulat.

Kiranya semua syarat di atas bukanlah merupakan hakikat negara, tetapi ini merupakan syarat-syarat formal saja bagi sesuatu yang disebut negara, bukan merupakan syarat-syarat materialnya. Sebagai suatu perumpamaan, sebuah gedung misalnya, jadi di sini negara itu kita umpamakan sebagai sebuah gedung. Gedung itu kalau kita pikirkan, kita pelajari, akan kita temukan ada lantai, tiang, dinding, pintu, atap, dan sebagainya. Ini semua sebetulnya merupakan bagianbagian saja daripada hal yang kita namakan gedung tadi, dan sudah barang tentu ini harus merupakan suatu kesatuan, suatu keutuhan. Sebab kalau bagian-bagian tadi hanya tertumpuk saja, jadi tidak ada sifat-sifat keteraturan dan kesatuannya, tentunya kita tidak dapat menyebutnya sebagai gedung. Demikian halnya dengan suatu negara.

Mengenai bentuk negara Hal yang dimaksud bukanlah bentuk negara tertentu saja atau yang sifatnya konkret. Ketika membicarakan bentuk-bentuk negara berarti membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara. Di dalam keanekaragaman tentang bentuk-bentuk negara itu, masih kita dapatkan persamaanpersamaannya sehingga tidak mengubah hakikat negara (Cholisin, 2007: 17-18).

Dengan beberapa uraian di atas, kiranya dapatlah diketahui bahwa obyek dari ilmu negara itu sama dengan obyek hukum tata negara dan obyek hukum tata pemerintahan, hanya sudut pandangnya yang berlainan. Ilmu negara memandang, menyelidiki, mempelajari obyeknya, yaitu negara, dalam pengertiannya yang abstrak-umum-universal, sedangkan kalau kedua ilmu lainnya itu tadi memandang, menyelidiki, mempelajari obyeknya, yaitu juga negara dalam pengertiannya yang konkret, yang tertentu.

Di sinilah letak hubungan yang erat antara ilmu negara dan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan (Soehino, 1998: 8). Dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO bertugas secara ilmiah untuk membahas tentang ilmu negara. UNESCO berusaha untuk memberikan sedikit bantuan pada usaha untuk menyeragamkan ilmu negara. Mula-mula diberikan istilah-istilah dalam bahasa Inggris yaitu staatswissenschaft dinamakan dengan General State Science yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengenai negara pada umumnya (Padmo Wahjono, 1962: 44).

Allgemeine staatslehre dinamakan General State Law atau General State Theory. Akan tetapi usaha-usaha ini kemudian tak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang penting adalah adanya keseragaman mengenai obyeknya. Jawaban-jawaban dari berbagai negara digabungkan oleh UNESCO dan keseragamannya adalah mengenai objek yang menjadi peninjauan daripada Ilmu negara.

Obyeknya digolongkan menjadi empat yaitu (Padmo Wahjono, 1962: 44):

1.Political Theory terdiri dari: (a) Political Theory dalam arti sempit; dan (b) History of Political Idea (Ini adalah sejarah dari gagasan – gagasan kenegaraan. Di sini termasuk segala teori-teori yang mengenai kenegaraan, baik yang dikemukakan oleh Rousseau, John Locke, Montesquieu, dan sebagainya).

2.Political Institution, yang dibagi menjadi enam, yaitu: (a) Constitution; (b) National Government; (c) Regional/Local Government; (d) Public Administration; (e) Comparative Political Institution; dan (f) Economic and Social Function of Government.

3.Yang mengenai penggolongan-penggolongan dalam masyarakat, yaitu: (a) Political Parties; (b) Groups/Associations; (c) Participation of the Citizen in the Government and the Administration; dan (d) Public Opinion.

4.International Relations (hubungan-hubungan internasional) yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu: (a) International Polities; (b) International Organizations and Administrations; dan (c) International Law.

Ruang Lingkup Ilmu Negara

Ilmu negara sebagai suatu pengetahuan telah dikenal sejak zaman Yunani Purba. Ilmu negara menitikberatkan penyelidikannya kepada negara sebagai organisasi dalam pengertian umum (Busroh, 2001: 12). Georg Jellinek dalam Allgemeine Staatslehre membagi konsepsi ilmu negara menjadi sistematis, lengkap, dan teratur untuk menjelaskan ilmu tentang negara dengan menggunakan metode van systematesering (metode sistematika) dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri (Kansil dan Kansil, 2007: 4-5).

Dalam bukunya tersebut, Jellinek membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian, yaitu (Busroh, 2001: 15):

1. Ilmu Negara dalam arti sempit (staatswissenschaften) Staatswissenschaften dalam arti sempit adalah staatswissenschaf dalam arti luas setelah dikurangi dengan rechtwissenshaften. Dalam arti ilmu pengetahuan mengenai negara ketika di dalam penyelidikannya menekankan pada negara sebagai obyeknya.

2. Ilmu Pengetahuan Hukum (rechtwissenschaften) Yang dimaksud dengan rechtwissenschaften adalah ilmu pengetahuan mengenai negara, tetapi di dalam hal ini penyelidikannya ditekankan pada segi hukum atau yuridis dari negara itu. Termasuk dalam rechtwissenschaft adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan sebagainya.

Hal yang penting dalam pembagian Jellinek bagi ilmu negara adalah bagian yang pertama, yaitu ilmu kenegaraan dalam arti sempit. Kemudian staatswissenschaft (dalam pengertian yang sempit) ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu (Busroh, 2001: 16):

1. Beschreibende Staatswissenschaft, Ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan tentang Negara yaitu melukiskan hal unsur-unsur negara, aspek-aspek negara dan belum disistematisasi. Segala bahan-bahan yang menggambarkan tentang suatu negara tertentu atau negara pada umumnya, atau diberi nama lain Staatenkunde (Padmo Wahjono, 1962: 14). Sifat ilmu kenegaraan ini adalah deskriptif yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan dengan negara.

Baca Juga:  Teori Hukum Alam Menurut Thomas Hobbes dan Rousseau

2. Theoritische Staatswissenschaft, Ilmu kenegaraan ini dapat dikatakan melanjutkan kajian terhadap bahan-bahan yang dikumpulkan dan diidentifikasi oleh beschrebende staatswissenschaft dengan mengadakan analisis dan memilah mana yang mempunyai ciri-ciri khusus. Theorische staatswissenschaft melakukan penyusunan atas hasil-hasil penyelidikan dalam satu kesatuan yang teratur dan sistematis. Inilah ilmu kenegaraan yang sesungguhnya merupakan ilmu pengetahuan teoritis tentang Negara. Jadi, Theorische staatswissenschaft mengambil bahan-bahan dari beschrebende staatswissenschaft. Contohnya Sosiologi mengambil bahan-bahan dari Sosiografi suatu gejala masyarakat tertentu. Jadi, tidak mengenai seluruh lapangan ilmu. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan tadi diolah, dianalisis, mana yang sama digolongkan, yang berbeda dipisahkan lalu diletakkan dalam suatu sistematika untuk dicari pengertianpengertian pokok dan sendi-sendi pokok (Padmo Wahjono, 1962: 15).

3. Angewandee Staatswissenschaft Angewandee Staatswissenschaft atau disebut juga Praktische Staatswissenschaft, dari teori-teori tersebut dengan sendirinya orang mempraktikkan ajaran-ajaran kenegaraan itu yang tercakup dalam Praktische Staatswissenschaft atau disebut juga dengan Ilmu Politik, akan tetapi dalam arti lain (Padmo Wahjono, 1962: 17). Ilmu kenegaraan ini dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang menerapkan teori-teori kenegaraan (theoretische staatswissenschaft) dalam pelajaran-pelajaran yang berguna untuk tujuan praktik.

Theorietische staatswissenschaft terbagi lagi dalam dua bagian:

(1) Allgemeine Staatslehre, mengenai negara sebagai pengertian umum (genus);

(2) Besondere Staatslehre, mengenai negara sebagai pengertian khusus (spesies) (Wahjono, 1962: 17).

Berkenaan dengan allgemeine staatslehre terdapat suatu ajaran dari Jellinek yang disebut dengan zweiseiten theorie, yaitu suatu teori yang meninjau negara dari dua sudut, dari pandangan sosiologis dan pandangan yuridis. Timbulnya teori ini karena suatu negara itu merupakan bangunan hukum yang juga merupakan bangunan masyarakat. Sebagai bangunan hukum ditinjau secara yuridis, sedangkan sebagai bangunan masyarakat ditinjau dari segi sosiologis.

Dari teori tersebut maka dalam allgeimeine staatslehre timbul dua ilmu, yaitu:

(1) Allgemeine staatsrechtlehre (teori-teori umum mengenai negara yang bersifat yuridis, bagian yang menunjuk pada segi yuridis);

(2) Allgemeine soziale staatslehre (teori-teori umum mengenai negara yang bersifat sosial, yang menyelidiki negara sebagai gejala sosial, dan dapat disamakan dengan perkumpulan-perkumpulan sosial, menekankan pada sifat sosial negara tersebut atau bagian yang menunjuk pada segi sosial) (Kansil dan Kansil, 2007: 8).

Menurut Jellinek, pembahasan ilmu negara adalah termasuk dalam allgemeine staatslehre. Dimana bagian allgemeine soziale staatslehre membahas mengenai:

(1) Teori sifat hakikat negara;

(2) Teori mengenai pembenaran kekuasaan negara;

(3) Teori terjadinya negara;

(4) Teori tipe negara menurut tujuannya;

(5) Teori tipe negara menurut sejarahnya (I Dewa Gede Atmadja, 2012: 11).

Selain itu, bagian allgemeine staatslehre membahas mengenai:

(1) Teori kedaulatan;

(2) Teori unsur-unsur negara;

(3) Teori fungsi negara;

(4) Teori bentuk negara dan pemerintahan;

(5) Teori konstitusi; Teori alat-alat perlengkapan negara;

(6) Teori perwakilan;

(7) Teori sendi-sendi pemerintahan;

(8) Teori kerjasama antarnegara.

Secara sederhana pembagian di atas dapat dilihat pada berikut ini (Jellinek, 1905): Sementara itu, Besondere Staatslehre, mengenai negara sebagai pengertian khusus (spesies) dibagi dalam (Soehino, 1998: 9):

1. Individuelle Staatslehre. Ini penyelidikannya ditujukan kepada suatu negara yang tertentu, yang konkret, jadi misalnya Negara Indonesia, Negara Inggris, dan sebagainya. Kemudian dari negara yang tertentu ini yang dipelajari lebih lanjut ialah lembaga-lembaga kenegaraannya, misalnya mempelajari: Badan Perwakilannya, Badang Pengadilannya, Kepala Negaranya, dan sebagainya.

2. Spezielle Staatslehre. Ini penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian umum, dan kemudian dari negara dalam pengertian yang umum ini yang dipelajari lebih lanjut ialah suatu lembaga kenegaraan yang khusus, spesial, misalnya mempelajari badan perwakilannya.

Kalau akan membandingkan antara ilmu negara yang individuell dengan ilmu negara yang spesial, yang kedua-duanya itu sifatnya adalah khusus, ialah bahwa negara yang individuell yang khusus itu adalah negaranya, jadi negaranya itulah yang tertentu, yang khusus.

Sementara itu, kalau ilmu negara yang spesial yang khusus itu adalah lembaga kenegaraannya yang diselidiki itu (Soehino, 1998: 9). Sebagai contoh misalnya, kalau mempelajari badan perwakilan, kedudukan kepala negara dan sebagainya dari negara Indonesia ini adalah termasuk ilmu negara yang individuell. Kalau mempelajari badan perwakilan dari negara-negara: Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan Jepang, misalnya ini termasuk ilmu negara spesial (Soehino, 1998: 10).

Klasifikasi Konsepsi Ilmu Negara Menurut Georg Jellinek
Klasifikasi Konsepsi Ilmu Negara Menurut Georg Jellinek

Merujuk dari bagan di atas terlihat bahwa ilmu negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari ilmu kenegaraan (staatswissenchaft) yang kesemuanya berpangkal pada ilmu-ilmu sosial yang memiliki karakter empiris umum berdasarkan pemahaman makna jiwa dari ilmu (geisteswissenschaft) (Grünewald, 2009).

Secara sederhana tersirat bahwa ilmu negara berpangkal dari filsafat sebagai sumber dari segala ilmu. Namun, ada murid dari Jellinek yang tidak sepakat dengan Jellinek, bahkan ia mendirikan mazhab sendiri yang disebut Mazhab Wina (Austria) yang dipimpin oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen tidak sepaham dengan pembagian Jelllinek mengenai peninjauan negara dari dua sudut. Menurut Hans Kelsen suatu ilmu pengetahuan harus memiliki syarat sebagai berikut:

(1) Faktum der Wissenschaft (mempunyai lapangan ilmu pengetahuan itu sendiri);

(2) Emanent der Wissenschaft (mempunyai peninjauan sendiri);

(3) Autonomie der Wissenschaft (mempunyai sifat khusus yang tersendiri).

Hans Kelsen berpandangan bahwa sebenarnya negara itu sama dengan hukum atau dengan kata lain negara itu adalah penjelmaan daripada Tata Hukum. Karena negara merupakan penjelmaan dari Tata Hukum maka sifat satu-satunya dari peninjauan haruslah semata-mata yuridis saja. Jadi, tidak diperlukan peninjauan secara sosiologis. Kelsen mengatakan bahwa pendapat dari Jellinek itu adalah merupakan sincretimus atau campuran, atau metode campur baur dan ini sebenarnya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki oleh ilmu pengetahuan. Hal yang benar adalah metode moniseus (Wahjono, 1962: 1).

Kelsen menyatakan negara sama dengan hukum. Karena negara itu menurut Kelsen merupakan penjelmaan dari pada Tata Hukum dan untuk Tata Hukum harus diadakan pula tingkatan hukum. Hukum yang lebih rendah dapat dikembalikan ke hukum yang lebih tinggi dan ke tingkat yang tertinggi sehingga dengan demikian dijumpai apa yang disebut Stufenbau des Recht (Wahjono, 1962: 21).

Apakah paham Kelsen tersebut benar? Dalam hal ini harus melihat paham dari Herman Heller. Herman Heller berpendapat bahwa apabila berpegangan pada ajaran Kelsen ini maka ilmu negara menurut Kelsen ini terlalu abstrak, tidak konkret, seolah-olah tidak ada sangkut pautnya dengan negara sehingga Heller mengatakan bahwa paham Kelsen itu sebagai suatu ilmu negara tanpa negara, atau dalam bahasa Jerman disebut Staatslehre Ohne Staat (Wahjono, 1962: 21).

Hans Kelsen termasuk mazhab Wina, dan Herman Heller termasuk mazhab Politik Berlin. Dua orang tokoh lainnya yang masuk dalam mazhab Berlin adalah Carlschmitt dan Rudolf Smend. Sekarang lihat mengenai paham dari Herman Heller. Herman Heller menyangkal paham Kelsen dengan mengatakan bahwa ilmu negara Kelsen tanpa negara. Sekarang ia haruslah membuktikan bahwa negara itu adalah suatu yang konkret, suatu kenyataan.

Baca Juga:  Tindakan Ilokusi : Pengertian, Prinsip, dan Jenis

Di manakah letak kenyataan suatu negara? Heller mengatakan kenyataan dari negara itu terletak pada fungsinya. Kalau negara mempunyai fungsi maka nyatalah negara itu ada (Wahjono, 1962: 24-25). Negara menurut Heller merupakan territoriale gezagsorganisate artinya suatu organisasi kewibawaan yang mempunyai wilayah tertentu. Kemudian menjadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan gezagsorganisate? Yang dimaksud dengan gezag adalah kewibawaan atau kekuasaan yang diakui.

Sementara itu, yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu kerja sama berdasarkan pembagian kerja yang tetap/langgeng. Pembagian kerja tersebut terdiri dari dua macam yaitu pembagian kerja secara vertikal dan pembagian kerja secara horisontal. Pembagian kerja secara vertikal lebih mengutamakan efisiensi, sedangkan pembagian kerja secara horizontal adalah membagi suatu tugas dari suatu jawatan dalam fungsi.

Pembagian kerja vertikal ini dijumpai dalam organisasi yang terbesar yaitu negara. Sementara itu, yang terkecil adalah jabatan atau ambt (Wahjono, 1962: 26-27). Kembali pada gezagsorganisate, jika ditekankan pada pengertian gezag maka menurut Herman Heller, gezag itu tak lain dan tak bukan adalah mengenai kewenangan atau kekuasaan untuk memutuskan secara tepat yang penting mengenai negara. Maka gezagsorganisate adalah suatu organisasi untuk memutuskan soal-soal yang penting mengenai negara.

Organisasi untuk memutuskan itu dalam bahasa Jerman disebut dengan Entscheidungseiheit. Kalau ditekankan pada organisasi bahwa negara itu suatu organisasi kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan untuk kepentingan masyarakat, ini disebut wirkungseinheit, disinilah dapat dilihat dimana letak kenyataan daripada negara (Wahjono, 1962: 38). Perlu dilihat pula perkembangan lain, yaitu perkembangan ilmu politik di Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Eropa Kontinental dan Anglo Saxon mempunyai tradisi yang berbeda, namun menjadi penting untuk dicari keseragamannya.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh sarjana Eropa Kontinental yang bernama Nawiasky adalah Nawiasky berusaha untuk mendekati peninjauan Anglo Saxon dengan maksud melengkapi pandangan Jellinek yaitu menjadi tiga segi. Dimana, negara mula-mula dianggapnya sebagai suatu ide atau gagasan (staats als ide), kemudian negara dipandangnya sebagai bangunan masyarakat (staat als sociale institut) dan akhirnya negara dipandang sebagai bangunan hukum (staats als rechsinstellingen) sehingga dijumpai:

(1) Staats ideen lehre;

(2) Staats Gessellschaft lehre;

(3) Staats recht lehre.

Jadi, di dalam staatsideenlehre yang dimaksud adalah ajaran yang membahas tentang pendapat-pendapat sarjana-sarjana mengenai hal yang dinamakan negara. Jadi, ini adalah mengenai teori-teori politik atau political theory. Dan dalam staatgesellschaft lehre tak banyak berbeda dengan pandangan Jellinek dan Hans Kelsen (Wahjono, 1962: 40-41).

Dalam pandangan Anglo Saxon sebagai imbangan dari peninjauan di Eropa Kontinental, di Amerika Serikat dan Inggris ilmu yang mengenai negara disebut dengan political science yang secara etimologis atau melihat asal katanya, yaitu mula-mula adanya istilah polis atau politeia.

Tapi, cara peninjauan itu jauh berbeda dari peninjauan Eropa Kontinental (Wahjono, 1962: 40-41). Akibatnya, sifat ilmu negara menurut Eropa Kontinental bersifat historis, yuridis, dan filosofis. Di Eropa Kontinental dijumpai ahliahli yang membahas mengenai negara secara efisien, terutama dalam hal ini ahli hukum yang mempunyai suara terbanyak sehingga negara itu di Eropa Kontinental bagaimanapun tekanannya ada pada segi yuridis, walaupun Heller berasal dari mazhab Politik Berlin yang berbeda, di Amerika dan Inggris, dimana peninjauannya dijalankan oleh ahli-ahli political science yang oleh Eropa Kontinental disebut sebagai ahli sosiologi sehingga biasa dikatakan bahwa peninjauan Eropa Kontinental itu adalah menangani struktur atas (theory) daripada negara.

Sementara itu, peninjauan Anglo Saxon lebih menekankan pada struktur bawah (power). Hal yang dimaksudkan dengan struktur bawah adalah bangunan negara itu di dalam kenyataannya sebagai gejala masyarakat. Sementara itu, kalau dilihat struktur atas yang dimaksudkan adalah melihat rangka dasar dari negara itu (Wahjono, 1962: 42). Rangka dasar yang dimaksud adalah abstraksi dari pada kenyataan yang ada. Jadi, kalau peninjauan negara secara sosiologis (sosiologisch beschouwing) ini lebih mengenai kenyataan daripada negara.

Oleh karena itu, sarjana-sarjana di Eropa Kontinental menganggap bahwa peninjauan political science di Anglo Saxon merupakan sosiologi khusus mengenai negara (sosiologie van de staat) (Wahjono, 1962: 42). Selanjutnya, perlu diketahui pula tentang metode dan sistematika yang diterapkan oleh Mac Iver. Metode atau cara bekerja Mac Iver ialah bersandarkan sejarah dan perbandingan (historisch vergelijkend, history comparative). Kalau dihubungkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Amerika maka history comparative merupakan fase kedua. Metode kedua adalah menggunakan bahan-bahan dari hasil penyelidikan ilmu pengetahuan lainnya (Djokosutono, 1958: 39).

Metode Mac Iver yang pertama historisch vergelijkend adalah apa yang dimaksud dengan in het heden light het verleden, in het nu wat komen zal. Bagaimana dulu dan bagaimana sekarang. Vergelijkend maksudnya adalah memperbandingkan keadaan di Perancis, di Inggris, di Jerman, dan lain sebagainya (Djokosutono, 1958: 39). Metode Mac Iver yang kedua adalah menggunakan bahan-bahan dari lapangan ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ekonomi, psikologi, etnologi, dan sebagainya. Ini sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan modern (Djokosutono, 1958: 39). Dalam bukunya The Web of Government, Mac Iver membicarakan tentang timbulnya negara, the emergence of government. Mengapa Mac Iver memakai istilah government dan tidak state? Oleh karena ada hubungan erat antara government dan state.

Government mewakili negara, de belichaming van de staat. De staat is een abstract begrip. Hal yang bertindak adalah manusia. Pemerintah adalah alat negara, organ negara. Mac Iver memulai uraiannya dengan membicarakan terjadinya negara karena sifatnya historisch evolutionair (Djokosutono, 1958: 43). Bagian kedua mengenai the bases of authority yang berarti sandaran atau dasar daripada kewibawaan, de grondslag van het gezag. Bagian ketiga membicarakan the form of government. Hal yang menarik adalah Mac Iver mengatakan the form of government bukan the form of state.

Ini tidak berarti dia hanya mengupas tentang bentuk pemerintahan saja sedang bentuk negara diabaikan. Kedua-duanya dibicarakan, perlu diketahui bahwa di Amerika, pemerintahan hampir sinonim dengan negara. Jadi, dalam pengertian “government” dari Mac Iver itu sudah tersimpul arti negara (Djokosutono, 1958: 43). Apakah beda bentuk negara dan beda bentuk pemerintahan? Bentuk negara ialah mengenai negara sebagai ganzheit, negara sebagai keseluruhan, negara sebagai kesatuan, negara dilihat dari luar. Ini termasuk allgemeine soziale staatslehre.

Bentuk pemerintahan adalah mengenai struktur negara, mengenai staatsinstellingen, negara dilihat dari dalam. Misalnya cara hubungan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini termasuk allgemeine staatsrechtslehre. Selanjutnya, bagian keempat dari the web of government adalah the transformation of government. Mac Iver mengupas tentang sebabnya timbul perubahan pemerintahan yaitu oleh revolusi, kudeta, atau putsch.

Bagian terakhir dari buku tersebut adalah transformation of function mengenai political philosophy. Mengapa Mac Iver membicarakan hal tersebut di bagian akhir? Hal tersebut karena Mac Iver menganggap negara adalah sekunder. Hal yang primer adalah masyarakat. Negara adalah alat masyarakat. The state is an instrument of social men (Djokosutono, 1958: 50-53).